Setelah lobi pimpinan selama 10 menit, akhirnya Rapat Pimpinan memutuskan mengembalikan surat Presiden mengenai Perppu JPSK. "Kita di pimpinan akhirnya memutuskan mengembalikan surat Presiden SBY mengenai pencabutan Perppu No.4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) kepada Presiden,"kata Ketua DPR Marzuki Alie di hadapan sidang Paripurna, di Gedung Nusantara II, Selasa, (12/1)

Marzuki akhirnya menanyakan kepada mayoritas anggota mengenai pengembalian surat tersebut. "Apakah semuanya setuju pengembalian surat ini,"tannyanya kepada anggota dewan. Dijawab oleh seluruh anggota DPR "setuju. Marzuki Alie mengetuk palu sebagai tanda kesepakatan terhadap hasil lobi pimpinan tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Paripurna DPR memutuskan anggaran pansus angket Century sebesar Rp 2.5 Miliar dengan pokok kegiatan sebagai berikut mengundang para pakar, penyelidikan hingga ke daerah-daerah, kemudian honorarium.

Mengenai gencarnya penyampaian himbauan surat pansus agar Sri Mulyani dan Boediono non aktif, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, pimpinan sudah proaktif menanyakan mengenai surat tersebut. bahkan berinisiatif menanyakan langsung kepada sekretariat. "Surat akhirnya diterima pada jam 4 sore namun pernyataan surat tersebut tidak jelas, ditujukan kepad siapa apakah kepada Presiden atau bukan,"terangnya.

Dia menambahkan, sesuai dengan Tatib DPR akhirnya kita mengadakan rapat Bamus dengan mengundang pimpinan Pansus Angket Century dengan pertimbangan momentum kasus Century. "akhirnya Bamus memutuskan surat tersebut tidak diteruskan dan diputuskan lagi,"terangnya.
 

Menurut Marzuki, mari kita tingkatkan kerjasama antara pimpinan dengan anggota yang ada. "jadi siapa bilang pimpinan tidak segera merespon surat pansus angket Century tersebut,"imbuhnya. (si)